"Kasus TKW yang dihukum pancung Sabtu lalu menggambarkan problem kompleks tentang TKI khususnya di Saudi dan Malaysia. Di sisi hilir ini, persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu adalah lemahnya sistem rekrutmen dan penempatan TKI," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.
Hal itu disampaikan Mahfudz dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Minggu (19/6/2011). Jadi, imbuhnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus dievaluasi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta, selama tak ada kesepakatan dari Pemerintah ke Pemerintah (Government to Government/G to G) mengenai sistem perekrutan, penempatan hingga perlindungan TKI, maka seharusnya pengiriman TKI informal dihentikan.
"Kasus ini nyaris tidak jadi wacana dan agenda sehingga seperti terabaikan. Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem rekrutmen, pengiriman, penempatan dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal," jelasnya.
Ruyati telah dieksekusi di Arab Saudi pada hari Sabtu kemarin atas vonis terhadap pembunuhan seorang perempuan Arab Saudi. Kemlu RI yang tidak mendapat pemberitahuan atas pemancungan itu, mengecamnya. Kemlu RI akan memanggil Dubes Arab Saudi untuk menyampaikan sikapnya.
Ruyati berangkat ke Arab Saudi dengan menggunakan jasa pengerah TKI PT Dasa Graha Utama pada 2008. Menurut LSM Migrant Care, umurnya dimudakan 9 tahun.
(nwk/nrl)
Follow twitter @detikcom dan gabung komunitas detikcom di facebook
View the original article here
